Telah menjadi tradisi ketika sebuah jabatan diperebutkan, harus melewati beberapa gesekan untuk para calon yang akan menduduki, kecuali pemilihan ketua Kelas.
Dalam perebutan jabatan, apalagi rektor sebuah universitas yang sudah cukup besar dan berlebel Negeri, memiliki ribuan mahasiswa, secara tidak langsung pemegang pusat kebijakan akan mendapatkan ungtung yang cukup besar, baik secara finansial atau pun ketenaran dan pengalaman lain.
Sebuah posisi yang sangat penting Rektor, pastinya mengundang banyak kepentingan, baik bersifat individu kelompok atau golongan yang berada dalam citivitas akademik Uin malang. Kepenting para personal birokrasi untuk lebih produktif menaikan jabatan dan Proyek-proyek lain, kepentingan golongan, omek rasis yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para calon, baik HMI, PMII, IMM, KAMMI dsb. kepentingan kelompok yakni, kelompok yang paling besar adalah mahasiswa yang justru dikesampingkan, padahal kita adalah sebagai objek dari kampus. Informasi secara rinci tentang pemilihan rektor kita tertutup rapi. Dengan bahasa lain mahasiswa dibutakan secara politik (kerbau-kerbau yang dicocol hidungnya).
Hal ini salah satunya yang mengundang beberapa aksi mahasiswa untuk diikutsertakan dalam pesta pemilihan rektor tersebut, namun hal itu juga masih cukup kurang kuat, karena secara sistem pelilihan dan kebijakan birokrasi memang sudah diatur sedemikian.
Foto Para Calon Rektor
Aksi Mahasiswa
Kematian Hak Politik Mahasiswa
Aksi yang dilakukan mahsiswa dengan mengatasnamakan KBMU (keluarga besar mahasiswa UIN Maliki Malang) bertujuan untuk membangun kesadaran politik mahasiswa yang lain yang tidak mengikuti aksi, sekaligus ofos ketaran publik untuk diangkat dalam media.
Namun yang lebih penting dalam aksi mahasiswa ini, yakni: terkait tuntutan mereka yang di tujukan kepada ketua panitia pemilihan rektor tapi secara maksud adalah memastikan hak politik mahasiswa kepada para calon rektor yang akan duduk di kursi selama satu periode jabatan.
Adapun beberapa tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam KBMU, untuk KPU adalah: sosialisasi pemilihan rektor secara menyeluruh, kemudian untuk para calon addalah : Para calon jika terpilih menjadi rektor, maka tidak boleh menaikan uang SPP dan punngutan uang yang lainya, kedua adanya transparasi pendanaan seriap satu tahun harus ada tranpsrasi secara menyeluruh pada warga UIN Malang, ketiga melibatkan mahasiswa dalam setiap kebijakan yang menyengkut dengan kepentingan mahasiswa, keempat; menghilangkan jam malam PKPBA.
Tuntutan yang cukup realistis melihat keadaan mahasiswa UIN Maliki Sekarang, namun sayangnya belum ada kejelasan dan kekuatan yang kuat dalam tuntutan tersebut, senghingga para birokrasi bisa mengumbar janji agar mahasiswa tidak melakukan tindak anarkis, seperti pada bulan desember tahun lalu sampai kaca rektorat pecah....
Hidup Mahasiswa.....
